INSPIRING QUR'AN :

وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

"Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhan-mu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertaqwa" (TQS. Ali-Imran : 133)

Sabtu, 04 Juli 2015

LGBT BUAH BUSUK DEMOKRASI

Hasil gambar untuk lgbtBy Siti Nafidah Anshory


Banzai! Same sex marriage is now legal across the US. The dream: next, world! Wherever you are, be proud of who you are. #LGBTRights,”  @sherinasinna

Banyaknya respon positif atas kebijakan Obama yang melegalkan pernikahan sesama jenis (LGBT/Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender) di 50 negara bagian Amerika, termasuk kicauan artis Sherina Munaf dan Anggun di twitter, serta kehadiran Aming di Carnaval LGBT di AS, akhirnya menuai kecaman keras dari para aktivis muslim. Mereka dengan tegas menolak jika kebijakan serupa diterapkan di Indonesia, sekaligus menolak keberadaannya dikarenakan bertentangan dengan syariat Islam.

Sayangnya, penolakan terhadap keberadaan LGBT tak diikuti oleh penolakan terhadap penerapan sistem demokrasi. Padahal senyatanya, demokrasilah biang semua kerusakan ini. Bukankah demokrasi tegak di atas prinsip sekulerisme dan kebebasan (kebebasan berpendapat, beragama, berperilaku dan memiliki) ? 

Sekulerisme dan ide kebebasan inilah yang justru menjadi lahan subur bagi berkembangnya paham-paham dan perilaku rusak di tengah-tengah masyarakat tanpa ada yang bisa membendung, termasuk oleh negara. Bahkan dalam demokrasi negara dibatasi perannya dalam mengatur masyarakat terutama dalam urusan agama dan moral yang dianggap sebagai hak individu. Negara, haram turut campur dalam masalah privat.

Berbeda dengan ajaran Islam yang memberi peran besar kepada negara untuk menjaga masyarakat dari kerusakan dengan menutup semua celah kerusakan melalui penerapan aturan islam secara kaffah. Karena dalam Islam, fungsi imam  adalah raa'in (pengurus/penggembala) dan junnah (perisai). Sementara dalam demokrasi, imam/pemimpin hanyalah pekerja yang digaji oleh rakyat untuk melaksanakan kehendak mereka yang beragam keinginannya. Itulah kenapa dalam demokrasi Islam tak bisa tegak sempurna karena semua pemikiran dan keinginan harus dibiarkan ada dan diterima.

Jadi jangan mimpi bisa memberangus keberadaan LGBT, sepanjang kita setia dan asyik melanggengkan demokrasi. Salam gigit jari!!
[SNA]

Selasa, 13 Januari 2015

PEREMPUAN (JABAR) MENUJU MEA 2015



Oleh : Siti Nafidah Anshory 
(Ketua Muslimah HTI Jawa Barat)

            Jawa Barat nampaknya serius bebenah diri untuk menyambut era MEA 2015. Bahkan Gubernur Jabar telah menyatakan kesiapannya untuk menghadapi MEA, terutama dengan fokus pada peningkatan dan pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelibatan masyarakat termasuk kaum perempuan dalam program-program pemberdayaan, serta dengan pengembangan bidang ekonomi unggulan Jabar, khususnya di bidang pertanian.
Sebagaimana diketahui, MEA atau Masyarakat Ekonomi Asean (Asean Economic Community) merupakan realisasi perjanjian ekonomi dan perdagangan bebas antara Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya yang sejak lama digagas oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) khususnya dalam AFTA tahun 1992. Inti dari MEA adalah, menjadikan kawasan ini sebagai basis produksi dan pasar tunggal, hingga arus barang, jasa, investasi, modal dan buruh terampil bisa keluar masuk antar negara tanpa hambatan sedikitpun dan bersaing secara bebas. Dengan demikian, bisa dibayangkan jika MEA diberlakukan, maka persaingan usaha, ekspor dan impor antar negara akan semakin ketat.

Benarkah kita siap?
            Ditilik dari ketersediaan SDM dan SDA yang berlimpah, Indonesia, khususnya Jabar memang berpeluang besar untuk melakukan ekspansi dan meningkatkan ekspor di pasar ASEAN. Namun tak bisa ditutup-tutupi bahwa hingga saat ini kemampuan daya saing produk dan jasa kita masih sangat lemah, hingga alih-alih menjadi peluang, pemberlakuan MEA justru bisa menjadi ancaman bagi masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Jabar. Terlebih, disamping kondisi ekonomi kita sangat tidak menentu, juga dukungan SDM berkualitas, infra struktur, iklim usaha, riset dan teknologi belum, bahkan jauh dari memadai. Dengan kondisi seperti ini, siapkah kita?
Bahwa ada sisi yang dianggap positif dari prinsip-prinsip MEA, memang tidak bisa dinafikan. Misalnya prosedur bea cukai yang lebih sederhana, adanya sistem self certification dan harmonisasi standar produk. Namun, lagi-lagi kita tak bisa abai atas fakta, bahwa posisi tawar kita masih sangat rendah. Apalagi dengan melihat siapa yang menggagas dan mensupport agenda globalisasi pasar bebas, kita bisa memahami untuk kepentingan siapa sebenarnya prinsip-prinsip MEA itu dibuat.
Soal dampak, saat hari ini MEA belum diberlakukan, pasar barang konsumsi masyarakat sudah didominasi produk luar, khususnya China. Dan karenanya, tak sedikit petani yang harus kehilangan pencaharian dan industri lokal yang terpaksa gulung tikar. Implikasinya jumlah pengangguran makin meningkat. Meskipun proyek-proyek investasi asing padat modal kian terbuka, namun tetap saja tak signifikan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat akibat sulit diakses, kecuali untuk bidang-bidang pekerjaan yang butuh skill rendah dan berupah minimal.
Wajarlah jika banyak pengamat yang memprediksi bahwa pemberlakuan MEA hanya akan meningkatkan angka kemiskinan akibat kian banyaknya pengangguran dan menurunnya daya beli masyarakat. MEA juga diprediksi akan melemahkan neraca pembayaran kita akibat impor yang meningkat dibanding ekspor. Dan ini berarti, ancaman terhadap struktur pembelanjaan APBN sebagai modal mensejahterakan rakyat, sekaligus ancaman terhadap kemandirian ekonomi kita.

Perempuan, Tetap Jadi Bemper
        Pada kondisi seperti ini, bisa dipastikan penerapan MEA juga akan berdampak pada kaum perempuan. Beban mereka yang hari ini sudah berat akan bertambah berat. Karena, disamping harus melakukan tugas domestiknya sebagai ibu dan pengatur rumahtangga, merekapun dipaksa memikul peran ganda dengan turut berpikir dan bertanggungjawab menyelamatkan ekonomi keluarga.
Ironisnya, hal ini nampak jelas sudah masuk dalam skenario prakondisi MEA. Buktinya,  program-program pemberdayaan ekonomi perempuan (PEP) terus dilakukan secara massif hingga ke level akar rumput. Melalui program PEP ini, perempuan sengaja dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan usaha. Mereka seolah sedang disiapkan untuk menjadi bemper, bahkan satu saat menjadi driver ekonomi keluarga jika ancaman kemiskinan akibat kalahnya para suami atau ayah dalam persaingan pasar jasa menghampiri mereka. Padahal sejatinya, terlebih dalam Islam, perempuan tak diberi beban kewajiban bekerja mencari nafkah, tapi justru wajib dijamin hak finansialya oleh suami dan ayah mereka, bahkan oleh negara.
           Apa yang saya sebut dengan beban ganda, sejatinya merupakan wujud dari eksploitasi kemanusiaan yang alih-alih bisa mengangkat harkat martabat dan kesejahteraan perempuan, tapi justru menjerumuskan kaum perempuan pada keterpurukan dan disfungsi peran strategisnya sebagai pencetak generasi terbaik umat. Betapa tidak? Di tengah beratnya tugas mengasuh dan mendidik anak di era liberal seperti saat ini, dan di tengah kewajiban melaksanakan tugas rumahtangga lainnya, merekapun harus membagi tenaga, pikiran dan waktu untuk bekerja. Tak hanya untuk 1-2 jam, bahkan bisa separuh hari atau bertahun-tahun bekerja di luar negeri. Jenis pekerjaannya pun tak banyak menjanjikan kesejahteraan, karena sebagaimana diulas di awal, faktanya kemampuan skill mereka masih seperti masyarakat kita pada umumnya; jauh dari memadai untuk bisa memenangi persaingan.
Bisa dibayangkan betapa akan lelah fisik dan psikis mereka. Tak di rumah, tak di tempat kerja. Mereka kian rentan dengan penyakit kejiwaan, mulai dari stress ringan hingga depresi, bahkan kegilaan. Wajar jika rumahtanggapun menjadi rentan akan konflik dan perceraian. Anak-anakpun kian kehilangan sosok ibu yang penuh kasih sayang. Malah, peran ibu tergantikan oleh para nenek dan pembantu yang belum tentu paham tentang makna dan visi pendidikan.
Di luar itu, lembaga-lembaga day care pun kian marak sebagai bisnis baru, meski sebagian dibentuk sebagai wujud keprihatinan. Tapi semuanya tak bisa dan tak kan pernah bisa menggantikan peran keibuan. Wajar jika saat ini saja, generasi kita, termasuk di Jawa Barat kian jauh dari peradaban cemerlang. Merebaknya sex bebas dan aborsi, genk motor, miras, narkoba dan aids serta maraknya budaya hura-hura di kalangan remaja, makin membuktikan bahwa ada yang salah dengan kondisi perempuan dan peran keibuan mereka. Bisa dibayangkan, saat arus barang dan jasa, investasi dan modal asing makin deras masuk ke tanah air kita melalui pasar bebas MEA, kondisi perempuan dan generasi Indonesia dan Jabar khususnya, entah akan seperti apa.

Buka Mata, Buka Hati
            Dengan demikian, MEA dan proyek globalisasi pasar bebas tak bisa dilihat hanya sekedar sebagai agenda pengembangan ekonomi dunia semata, apalagi disambut dengan euforia. Karena faktanya dengan MEA atau pasar bebas, negeri ini sebenarnya kian masuk dalam kontrol dan cengkraman kekuatan kapitalis global yang tentu jauh lebih siap dan lebih kuat untuk memenangi persaingan. Dan ujung-ujungnya, rakyat termasuk kaum perempuan dan generasilah yang akan menjadi korban.
            Benar, saat ini kita tak bisa mengelak dari kenyataan, bahwa MEA sudah ada di hadapan. Dan mau tidak mau, negeri ini akan memasuki era pasar bebas yang makin liberal, sehingga tentu saja segala hal harus disiapkan agar kita tak jadi pecundang. Namun secara ideologi, penting untuk terus menyadarkan masyarakat, bahwa semua agenda yang dicekokkan negara-negara adidaya ini mengandung bahaya yang luar biasa. Baik bagi ekonomi mereka, kekuatan politik negara mereka, bahkan bagi masa depan peradaban mereka.
Jika kita mau sedikit berkorban, sesungguhnya kita bisa lepas dari skenario baru penjajahan (neo-imperialisme) bernama ‘pasar bebas’ ini. Syaratnya, paradigma sekuler dan penerapan sistem kapitalisme yang menjadi jalan masuk penjajahan harus segera dicampakkan. Dan itu butuh kekuatan ideologi penyeimbang yang diusung oleh sebuah negara ideologis yang menjadi versus bagi sistem sekulerisme-kapitalisme.
Tentu saja kita tak bisa berharap pada sistem sosialisme-komunisme, karena faktanya ideologi ini tak bisa bertahan lama dan berakhir saat Sovyet mengalami keruntuhan. Satu-satunya lawan  ideologi   sekuler-kapitalisme yang layak diperhitungkan hanyalah Islam. Sayangnya, hari ini ideologi Islam tak lagi diemban oleh sebuah negara. Padahal, tatkala belasan abad Islam diemban oleh negara bernama Khilafah, terbukti secara empiris dan historis, negara ini mampu mensejahterakan  umat secara keseluruhan, baik muslim maupun non muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan dalam sistem Islam, kaum perempuan benar-benar terjamin hak-haknya, termasuk hak finansial dan hak politik-strategisnya sebagai ibu arsitek generasi pemimpin peradaban cemerlang.
Masalahnya sekarang, beranikah sistem demokrasi memberi Islam kesempatan? Padahal, sebagai bangsa dengan penduduk Muslim terbesar, hal ini harusnya diniscayakan. Dan masyarakat Jawa Barat yang dikenal sangat agamis –termasuk kaum perempuan—tentu semestinya lebih siap untuk memimpin perubahan. [][][] 

Sumber gambar : ekon.go.id

Selasa, 15 Juli 2014

AIR MATA PALESTINA:

By Siti Nafidah Anshory
 
Nyaris semua pengamat dan orator aksi melihat persoalan palestina hanya sebagai persoalan kemanusiaan,p ersoalan konflik berkepanjangan dan persoalan negara yang butuh dukungan untuk memperoleh kemerdekaan dalam konteks negara kebangsaan.

Wajar jika solusi yg mrk tawarkan adalah menyerukan pengiriman bantuan kemanusiaan, menghentikan konflik melalui jalur diplomasi dan mendesak PBB ...berperan aktif menekan israel untuk menghentikan agresi.

Padahal, jika melihat sejarah, akar masalah Palestina sangat jelas, yakni perampasan tanah kaum muslim oleh kafir harbi Israel atas restu Barat dan dukungan penguasa Negara-negara Arab.

Dari sejarah kita tahu, bahwa di balik eksisnya negara Israel, ada peran Barat yang sejak abad 15 berusaha meruntuhkan kekuatan politik Islam, yakni khilafah utsmaniyah. Dari sejarah pula kita tahu, bahwa penguasa negara2 Arab telah bersekongkol dengan Barat melumpuhkan kekuatan khilafah dari dalam demi keinginan memisahkan dr kekhilafahan utsmaniyah.

Jangan heran jika hingga hari ini tak satupun dari mrk yang serius menolong rakyat Palestina bebas dari penderitaan. Tak nampak pula penguasa Arab yg sungguh2 mengerahkan kemampuan untuk merebut kembali tanah Palestina ke pangkuan Islam padahal mereka punya tentara dan senjata...

Mereka bahkan cenderung diam melihat pembantaian demi pembantaian terjadi dan mencoba meredusir persoalan seolah hanya soal konflik internal dan konflik kemanusiaan yang solusinya justru mengukuhkan eksistensi negara Israel di jantung negeri Islam. Sungguh sangat terang dimana posisi mereka sebenarnya. Pemberian bantuan makanan dan obat-obatan tak bisa menutup kebusukan mereka dan apa yang mereka inginkan. Solusi "dua negara" dan "perdamaian" yang terus mereka dengungkan adalah buktinya. Mereka rela Israel ada dan rela atas perampokan hak saudaranya.

Mirisnya, kita di sini pun terjebak atas opini sesat yg mereka ciptakan.. Hingga dlm pandangan kita persoalan palestina menjadi sangat sederhana, yakni persoalan bangsa yang ingin merdeka. Lantas karena latah,kita turut kibarkan bendera "putih-hijau-merah" buatan penggagas perjanjian Sykes-Picot sebagai lambang dukungan agar Palestina menjadi "negara bangsa", negara yg lepas ikatan politik dari negara muslim lainnya, negara yang hingga kapanpun akan berjuang sendirian melawan agresi Israel karena bantuan ril saudara seakidah terhalang sekat imajiner bernama "negara bangsa".

Maka bukalah mata! Palestina butuh tentara pembebas dan institusi negara kuat yang menyatukan potensi muslim dunia bernama KHILAFAH ISLAMIYAH. Karena bantuan kemanusiaan hanya bermanfaat untuk korban saja, tapi takkan pernah mampu melumpuhkan pelakunya; melawan roket canggih israel dan kekejaman tentaranya.

Jadi, jangan pernah berharap pada solusi yang ditawarkan Barat, berupa perdamaian dan solusi jalan tengah yakni "dua negara bertetangga". Tidakkah kita belajar dari sejarah, bahwa israel tak pernah mengerti bahasa manusia. Karena mereka adalah bangsa bebal dan durhaka yang dikutuk Allah sebagai bangsa baboon dan species kera... yang hanya bisa dikalahkan melalui perang semesta di bawah panji khilafah, roya dan liwa..
[][][]

Sabtu, 05 Juli 2014

WOLES AJA ....


Seharusnya, orang-orang yang menganggap perjuangan menegakkan khilafah sebagai perjuangan yang utopis tak perlu marah atau takut... Apalagi sampai berusaha membuat berbagai fitnah untuk menjauhkan umat dari para pengembannya, menyalahkan keadaan pada mereka, atau menghabiskan waktu dan tenaga untuk membuat berbagai penghalang bagi langkah mereka... 

Biarkan saja mereka bicara semaunya tentang gagasan khilafah dan mimpi-mimpi di siang bolongnya.... Toh aktivitas mereka bukan aktivitas ril dan tak kan ada pengaruhnya.

[SNA]

RINDU KEMBALINYA ULAMA PEWARIS NABI

[MEMANG TAK SEMUA ULAMA SEPERTI INI]

Sejatinya, ulama mengajak umat mentaati Allah dan RasulNya, dan bukan mengajak melanggengkan sistem kufur demokrasi dengan cara menjadi timses calon-calon pemimpin sekuler-pluralis dan menyeru umat memilih salah satu di antara mereka.

Jika alasannya karena tidak ada pilihan, maka itulah yang seharusnya menjadi bahan muhasabah terkhusus para ulama. Selama ini dimana peran mereka hingga umat jauh dari syariat dan tak rindu hidup di bawah naungan syariatNya?

Para ulama seharusnya gencar mengingatkan umat, bahwa memilih hanya sekedar HAK, sementara mentaati Allah dan RasulNya adalah KEWAJIBAN. Bukankah kelak kedua-duanya akan dipertanggungjawabkan?

[SNA] 

Rabu, 14 Mei 2014

PERNYATAAN SIKAP AKSI KEPRIHATINAN MHTI :



Jakarta, 10 Mei 2014/10 Rajab 1435 H
KantorMedia Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia

Pernyataan Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia
Negara Wajib Menjadi Penanggung Jawab Utama Perlindungan Anak
dari  Segala Bentuk Kekerasan & Pelecehan

Fenomena kekerasan seksual pada anak yang terjadi beruntun di sejumlah daerah, ibarat gunung es yang mencair. Korban terus berjatuhan, bahkan jumlahnya mencapai ratusan. Terjadi di lingkungan bermain anak, di sekitar tempat tinggal  bahkan juga di sekolah dan rumah yang selayaknya menjadi tempat anak mendapat perlindungan, keteladanan dan pendidikan. Setelah kasus yang terjadi di Jakarta International School (JIS), disusul terkuaknya perilaku predator seksual Sukabumi, kini kasus serupa muncul dari berbagai daerah. Kondisi ini sangat memilukan. Tidak hanya mencemaskan orang tua, namun juga mengundang keprihatinan semua pihak.
Sangat disayangkan pemerintah tidak mampu menghadirkan solusi tuntas mengatasi persoalan ini. Menanggapi desakan masyarakat agar pemerintah bertindak cepat, tegas dan menyeluruh, presiden SBY mencanangkan Gerakan Anti Kekerasan Seksual terhadap Anak, juga akan mengeluarkan instruksi presiden (inpres) untuk mengatasi problem generasi ini (8/5/2014).
Bila dicermati program pemerintah ini lebih banyak mengembalikan tanggung jawab perlindungan anak dari kekerasan kepada orang tua dan keluarga. Tanggung jawab pemerintah seolah cukup diwujudkan dengan pemberian sanksi yang lebih berat pada pelaku kejahatan, dan pemberian fasilitas agar korban kekerasan mendapatkan bantuan pengobatan dan pemulihan kondisi mental. Padahal persoalan ini adalah buah dari penerapan sistem sekuler dan liberal yang rusak,  yang hanya melahirkan kerusakan dan kebobrokan di semua lini kehidupan.  Tidaklah cukup menyelesaikan masalah ini hanya dari satu sisi, misalnya pendidikan seks pada anak semenjak dini, atau memperberat hukuman terhadap pelaku.
Perlindungan menyeluruh bagi anak dari kekerasan seksual mengharuskan negara membuat evaluasi menyeluruh atas kebijakan terkait berjalannya fungsi keluarga, adanya lingkungan yang kondusif, kurikulum pendidikan yang sejalan serta penegakan hukum. Ini artinya, negaralah pihak yang paling bertanggung jawab dalam melahirkan sistem yang akan memberi perlindungan seutuhnya bagi anak. Bila sistem sekuler dan liberal yang berjalan saat ini terbukti hanya melahirkan maraknya kejahatan seksual terhadap anak, selayaknya sistem ini dibuang jauh-jauh dari kehidupan umat yang mayoritas muslim ini.
Rasulullah saw. bersabda terkait dengan tanggung jawab negara: “Sesungguhnya imam (negara) itu laksana perisai, tempat orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya.” (HR Muslim)

Secara rinci, tanggung jawab negara dalam melindungi anak-anak dari kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

1)  Dalam masalah ekonomi, Islam mewajibkan negara menyediakan lapangan kerja yang luas agar para kepala keluarga dapat bekerja dan memberikan nafkah untuk keluarganya.  Semua sumberdaya alam strategis adalah milik umat yang dikelola negara.  Negara berkewajiban mendistribusikan seluruh hasil kekayaan negara untuk kesejahteraan warganegara, baik untuk mencukupi kebutuhan pokok, kesehatan, maupun pendidikan.  Dengan jaminan seperti ini, para ibu tidak perlu bekerja sehingga bisa berkonsentrasi menjalankan tugas utamanya mendidik, memantau dan menjaga anak-anaknya.

2)  Negara tidak membiarkan adanya anak-anak yang terlantar seperti anak-anak jalanan yang rentan menjadi korban pedofilia.  Negara punya kekuatan untuk memaksa orang yang wajib mengasuh anak bila mampu. Bila tidak mampu, negara wajib mencarikan pengasuh yang mau bertanggung jawab, atau negara menampung dan mendidik mereka dalam rumah-rumah khusus anak yatim dan anak terlantar.

3)  Negara wajib menjaga suasana taqwa terus hidup di tengah masyarakat.  Negara  membina warganegara sehingga mereka menjadi manusia yang bertaqwa dan memahami hukum-hukum agama.  Pembinaan dilakukan baik di sekolah, di masjid, dan di lingkungan perumahan.  Dalam hal ini, negara mencetak para ulama dan menjamin kehidupan mereka sehingga mereka bisa berkonsentrasi dalam dakwah. Ketaqwaan individu akan menjadi pilar pertama bagi pelaksanaan hukum-hukum Islam.  Individu bertaqwa tidak akan melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak. Orangtua juga paham hukum-hukum fiqh terkait dengan anak sehingga bisa mengajarkan anak hukum Islam sedari kecil, seperti menutup aurat, mengenalkan rasa malu, memisahkan kamar tidur anak, dan sebagainya.
 
4)  Negara mengatur mekanisme peredaran informasi di tengah masyarakat.  Media massa di dalam negeri bebas menyebarkan berita.  Tetapi mereka terikat dengan kewajiban untuk memberikan pendidikan bagi umat, menjaga aqidah dan kemuliaan akhlak serta menyebarkan kebaikan di tengah masyarakat.  Bila ada yang melanggar ketentuan ini, negara akan menjatuhkan sanksi kepada penanggung jawab media. Untuk media asing, konten akan dipantau agar tidak memasukkan pemikiran dan hadharah (peradaban) yang bertentangan dengan aqidah dan nilai-nilai Islam.  Dengan mekanisme ini, pornografi, budaya kekerasan, homoseksualisme dan sejenisnya dicegah untuk masuk ke dalam negeri.
 
5)  Negara mengatur kurikulum sekolah yang bertujuan membentuk kepribadian Islam bagi para siswa.  Kurikulum ini berlaku untuk seluruh sekolah yang ada di dalam negara, termasuk sekolah swasta. Sedangkan sekolah asing dilarang keberadaannya di dalam wilayah negara.

6)  Negara membuat aturan pergaulan antara laki-laki dan perempuan di masyarakat berdasarkan hukum-hukum syara’.  Aturan ini bertujuan mengelola naluri seksual pada laki-laki dan perempuan dan mengarahkannya untuk mencapai tujuan penciptaan naluri ini yaitu melahirkan generasi penerus yang berkualitas.  Karena itu, pernikahan dipermudah, bahkan negara wajib membantu para pemuda yang ingin menikah namun belum mampu secara materi.

Sebaliknya, kemunculan naluri seksual dalam kehidupan umum dicegah.  Laki-laki dan perempuan diperintahkan untuk menutup aurat, menahan pandangan, menjauhi ikhtilat (interaksi laki-laki dan perempuan) yang diharamkan, dan seterusnya.  Dengan metode ini, aurat tidak dipertontonkan dan seks tidak diumbar sembarangan. Terbiasanya orang melihat aurat perempuan dan melakukan seks bebas, akan membuat sebagian orang kehilangan hasrat seksnya dan mereka membutuhkan sesuatu yang lain untuk membangkitkannya.  Muncullah kemudian penyimpangan seksual seperti pedofilia, homo dan lesbi.  Inilah yang dihindarkan dengan penerapan aturan pergaulan sosial dalam Islam.

7)  Negara menjatuhkan hukuman tegas terhadap para penganiaya dan pelaku kekerasan seksual terhadap anak.  Pemerkosa dicambuk 100 kali bila belum menikah, dan dirajam bila sudah menikah.  Penyodomi dibunuh.  Termasuk juga melukai kemaluan anak kecil dengan persetubuhan dikenai denda 1/3 dari 100 ekor unta, atau sekitar 750 juta rupiah, selain hukuman zina (Abdurrahman Al Maliki, 1990, hal 214-238).  Dengan hukuman seperti ini, orang-orang yang akan melakukan kekerasan seksual terhadap anak akan berpikir beribu kali sebelum melakukan tindakan.

8)  Anak-anak yang menjadi korban sodomi akan direhabilitasi dan ditangani secara khusus untuk menghilangkan trauma dan menjauhkan mereka dari kemungkinan menjadi pelaku pedofilia baru nantinya.

9)  Negara mencegah masuknya isme dan budaya yang bertentangan dengan Islam atau membahayakan kehidupan masyarakat seperti liberalism, sekulerisme, homoseksualisme dan sejenisnya dari saluran mana pun.  Media massa, buku, bahkan orang asing yang masuk sebagai turis atau pedagang dilarang membawa atau menyebarkan hal tersebut.  Bila mereka melanggar, dikenakan sanksi berdasarkan hukum Islam. Penerapan hukum secara utuh ini akan menyelesaikan masalah kekerasan terhadap anak secara tuntas.  Anak-anak dapat tumbuh dengan aman, menjadi calon-calon pemimpin, calon-calon pejuang dan calon generasi terbaik.
 
Namun, yang mampu menjalankan fungsi dan tanggung jawab seperti di atas, tidak lain hanyalah negara yang menerapkan sistem Islam secara utuh, yaitu Daulah Khilafah Islamiyyah.

Juru Bicara Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia
Iffah Ainur Rochmah
HP 08111131924
Email: iffahrochmah@gmail.com

[][][][]